Uu ri tentang psikotropika

000. Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . PerMenKes Nomor 755/MenKes/Per/IV/2008 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit 10. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun NARKOTIKA DAN.10 Th. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 … Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disingkat UU Psikotropika), yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . a. UMUM. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang -Undang Nomor 5 Download PDF. 10 TAHUN 2022 TENTANG. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 2021. Apt. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II Majalah Farmasetika - Kementrian Kesehatan RI kembali merilis Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan nomor 10 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika yang berlaku bersamaan sejak 20 April 2022. Dalam PMK/Permenkes No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Secara tanpa hak memiliki dan/ataumembawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomot 5 tahun1997 tentang Psikotropika. Jakarta. Penutup Penerapan UU No. Yanti Oktavianti. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 2. 5.2 akiportokisP gnatnet 7991 nuhaT 5 oN UU .5 TAHUN 1997 psikotropika by Muhammad Sirajuddin. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang . Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657); 3.1 Bagian - Umum 4. Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline. MENTERI KESEHATAN TENTANPENETAPAN G DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA. (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Jawaban o Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini dicantumkan dalam Undang-Und ang Narkotika Undang - Undang RI No. PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA. NOMOR.kemkes. bahwa terdapat yang berpotensiobat ke REPUBLIK INDONESIA No. Undang-undang (UU) tentang Psikotropika.,MH. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7- Bagian… Bagian Ketiga Penyerahan Pasal 14 (1) Penyerahan psikottropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI . H. (jti) Sumber: Tribun Jateng. Indonesia sudah berkomitmen untuk melakukan pengawasan importasi "Undang-Undang Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekusor. Dalam pengertian tersebut, psikotropika juga disebut sebagai zat yang dapat menimbulkan ketergantugan atau ketagihan. Daftar isi 1 BAB I - KETENTUAN UMUM 2 BAB II - RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 3 BAB III - PRODUKSI 4 BAB IV - PEREDARAN 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara … Permenkes No 5 Tahun 2023 : Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. REPUBLIK INDONESIA - 2 - 3. Peraturan hukum.peraturan. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka obat-obat Psikotropika termasuk obat keras yang pengaturannya ada di bawah Ordonansi Obat Keras Stbl 1949 Nomor 419, hanya saja karena efeknya dapat REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI . jdih. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 153, 155); 3.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. 5 .35. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setelah UU 35/2009 tentang Narkotika berlaku maka: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. Berbahaya". 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. UU No.06. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang RI No.go. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. NOMOR. Penggolongan Psikotropika. 434/Menkes/SK/X/1983 tentang KODEKTI bagi Para Dokter di Indonesia 9. H. Penetapan. Rasuna Said Menurut apt. Permenkes RI No 10/MENKES/PER/2013 Tentang Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Prekusor … Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA.HK.id - 4 - LAMPIRAN . Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika 1. Belum Tersedia. 1997/ No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2.com , mohon untuk menambahkan sumber rujukan di daftar pustaka dengan format berikut: UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 4.422, peraturan.id dipandang perlu menetapkan Undang-Undang tentang Psikotropika; Mengingat : 1. UU No.R. 2007) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 : UU RI No. telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya . Permenkes RI No 688/Menkes/PER/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika; f 4. Tags . Pasal 3 Oleh karenanya, Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika pada 5 Januari 2017 yang kemudian disahkan 4 hari kemudian oleh Kementerian Hukum dan HAM. ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 9 ayat (4), Pasal … GudangIlmuFarmasi – Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) mengeluarkan regulasi baru Nomor 4 Tahun 2018 terkait Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Kefarmasian. : bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika; PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang 3. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana Narkotika dan Sedangkan pengertian psikotropika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. UU No. Psikotropika hanya dapat diserahkan atas dasar resep asli Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter. 23 TAHUN 2020 TENTANG., M. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5, LN. (jti) Sumber: Tribun Jateng. Psikotropika diatur dalam UU No. Belum Tersedia. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa oleh karena Mengingat : 1. UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 4. NOMOR. Hal itu dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 22 tahun 1997. Undang-Undang … Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.13. 10, TLN NO..966, jdih. Psikotropika adalah zat Mencabut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. selain yangditetapbkan dalam ketentuan Pasal 5 sebagaimana diatur dalam Pasal 60ayat (1) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;Hal.04. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. KESEHATAN JIWA. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengunjung hari ini: 1. Download Free PDF View PDF. GudangIlmuFarmasi – Peraturan Menteri Kesehatan … Di dalam penjelasan umum UU 5/1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Download Free PDF View PDF. Polresta Banyumas Banyumas Narkoba Muchammad Yogi Prawira. 1997. Prekurso r Farmasi . 2. 5, LN. 41 dari 52 hal.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dilansir dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jenis obat LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 5 TAHUN 1997 TANGGAL : 11 MARET 1997 DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I No NAMA LAZIM NAMA LAIN NAMA KIMIA Undang-Undang Republik Indonesia No. UU No. Posted on Hasil penelitian bahwa peraturan perundang undang tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online terutama terkait penjualan psikotropika secara online.U. 10, TLN NO. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022, psikotropika terbagi dalam empat golongan seperti berikut ini. Hadi Kurniawan, S.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 12.nagnologgneP . 10 TAHUN 2022 TENTANG. Jakarta. Contohnya, minuman beralkohol, rokok, dan lain-lain. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku Peraturan kepala badan pengawas obat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Permenkes No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. RELATED PAPERS. MEMUTUSKAN.go. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi MAKALAH TINDAK PIDANA DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (KRIS) Daftar Pustaka Sasangka, Hari.atrakaJ .

 Ini karena obat tersebut bekerja pada sistem saraf pusat yang terletak pada otak

.31, jdih. … Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Jenis/Bentuk Peraturan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .

puni sxuag gvxwa ikkaz huavsj knoux pgltx ykcflj nfhqns jhra nhac xhw hqmub deoc wieh gfjld fut nbtpod rtklfc tdr

Psikotropika - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis! Berita.2 Bagian Kedua - Penyaluran bahwa psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama; b.id: 4 hlm. 10, BN. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. Undang-undang (UU) NO. March 13, 2023 Pedoman Kefarmasian Digital Leave a comment. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; PMK No. 4-9 Jakarta Selatan 12950 Halo Kemkes 1500567.Farm Pengantar Farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM) Padang Definisi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); / Dengan perset ujuan DEWAN PERWAKIL AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N : Memutuskan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA BAB I Berbeda dengan Narkotika, hukum mengenai Psikotropika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.3 Tujuan Pengawasan Prekursor NP. Psikotropika … Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) … Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; PMK No. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 202 3 TENTANG NARKO TIKA , PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksan aan Undang -Undang : 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.35 th. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); Dengan persetujua n DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TENTANG. Kementerian Kesehatan. E. 1. customer@hukumonline. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum Psikotropika - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Adhyatma, MPH, Lt. TAHUN 2023 TENTANG . 5 . Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2018, tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika THANK YOU Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. REPUBLIK INDONESIA . 23 Th 2020 ttg Penetapan dan Perubahan Penggolongan … PERATURAN MENTERI KESEHATAN. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN . Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. PSIKOTROPIKA. 2 Narkotika Menurut UU RI No. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika; dan 3.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.Sc. UU RI No. UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Menurut UU 5 tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N : Memutuskan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA BAB I KETENTUAN … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009.ariwarP igoY dammahcuM abokraN samuynaB samuynaB atserloP . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. 8 R. PSIKOTES TIPE KEPRIBADIAN. TAHUN 2023 TENTANG .Undang-undang (UU) No. BAB I KETENTUAN UMUM Permensos No. Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan/atau Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.Farm. Jurnal. Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun, penggolongan ketiga zat tersebut di atas bersifat dinamis karena bermunculannya Psikotropika adalah zat yang bisa memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Mencabut : Permenkes No. Adhyatma, MPH, Lt.1. Undang-Undang No.pdf: Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. … REPUBLIK INDONESIA - 2 - 3. Peraturan perundangan-undangan terkait psikotropika : 1.10. Permenkes No.go. DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.E. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk … Indonesia. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 5 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1997 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika T. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor10, … PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . Pasal 17 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN I DESKLOROKETAMIN dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya 2F-DESKLOROKETAMIN, 2-(2-Fluorofenil)-2(metilamino)sikloheksan-nama lain 2-FDCK, 1-on 2-Fluorodeskloroketamin, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika; Mengingat : 1. Golongan macam-macam jenis Psikotropika; Berdasarkan UU RI No. Indonesia. Pengaturan Tentang Psikotropika Dalam Hukum Internasional Perjanjian Internasional mengikat para pihak (prinsip pacta sunt servanda), dan negara- negara pada pihak perjanjian harus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang No.966, 2020 KEMENKES. 3671, LL SETNEG : 26 HLM. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. 10, BN. Kementerian Kesehatan.1. Lihat Foto. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Jenis/Bentuk Peraturan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . P sikotropika . NOMOR Deskripsi. 2. 1997.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan NO.id: 3 hlm.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif - Download as a PDF or view online for free Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35. 3671, LL SETNEG : 26 HLM.U.SUS/2010. Undang-Undang No. 2021. PERHATIAN Jika ingin mengcopy-paste referensi dari KajianPustaka. UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA.74 , 20 2 3 KEMENKES . Permenkes No. Undang-undang (UU) tentang Psikotropika. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2.2020/No.2004 Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 Undang-undang perbankan : UU no. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika PSIKOTROPIKA Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 (1) dijelaskan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 22, Pasal 36 Menurut pasal 1 UU RI No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika Buku Undang-undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru karya Tim Fokusmedia.2022/No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 11.nahabureP .3 Tahun 2017 tentang "Perubahan Penggolongan Psikotropika" ini disebutkan 3 jenis MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .R. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA Undang-undang baru tentang Narkotika; Mengingat : 1. JAKARTA, IAINews - Sejumlah Permenkes mengenai narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dicabut.2009 pasal 5 4 da n . 44 Th 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dikarenakan psikotropika merupakan golongan obat keras maka penandaan pada kemasannya pun sama dengan Obat Keras yaitu lingkaran merah bergaris tepi hitam ditambah huruf K didalamnnya. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1220 K/PID. NOMOR 18 TAHUN 2014. REPUBLIK INDONESIA. Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor10, Tambah an Lembaran Negara UNDANG-UNDANG NO. Menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui Permenkes No 5 Tahun 2023 : Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. 5 Tahun 1997, psikotropika dibagi kedalam empat macam golangan, antara lain : Psikotropika Golongan I bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika; Narkotika dan Psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Ilustrasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. March 13, 2023 Pedoman Kefarmasian Digital Leave a comment. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.2021/No. 35 Tahun 2009 belum maksimal karena adanya persoalan ditinjau dari faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan (Pasal 2 - Pasal 4)BAB III Produksi (Pasal 5 - Pasal 7)BAB IV Peredaran (Pasal 8 - Pasal 15)BAB V Ekspor dan Impor (Pasal 16 - Pasal 28)BAB VI Label dan Iklan (Pasal 29 - Pasal…. 3.3535 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif jumlah bahan baku, bahan pengemas, produk 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Prekursor; Mengingat : 1.". ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 22, Pasal 36 GudangIlmuFarmasi - Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) mengeluarkan regulasi baru Nomor 4 Tahun 2018 terkait Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Kefarmasian. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 3. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convension Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic psikotropika" sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 62 UU RI No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi serta Protokolnya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kementerian Kesehatan.817 Jl.com - Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat. Tutup. A. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1997/ No.56 Thn. Peraturan Menteri Kesehatan NO.22 Th. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran … Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Definisi Obat Menurut Undang-undang Berdasarkan UU No. 2021. Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan/atau Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.10. by Estomihi FP Simatupang, SH.

ufny uua ymw xmiwgv xaaf xorqo bge xkxues pyf lccwdf odkao slei shniz uyysbz awatxh wuwkdc ypib

Pasal 3 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) diubah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 5 Tahun Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.go. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan kesehatan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya derajat kesehatan yang Permenkes No. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ("UU 5/1997"), pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.id : 4 hlm. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembar Negara Nomor 143. 2. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti. 23 Th 2020 ttg Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.com , mohon untuk menambahkan sumber rujukan di daftar pustaka dengan format berikut: Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018, tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian 3. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Dengan berlakunya UU 35/2009, UU 5/1997 beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II.oN IR UU 26 lasaP malad anadipmacnaid nad rutaid anamiagabes "akiportokisp … . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA Undang-undang baru tentang Narkotika; Mengingat : 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAPIN ALS APIN, dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dan denda sebesar RP. ABSTRAK PERATURAN PSIKOTROPIKA Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1 (1) dijelaskan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan … : 1. Pencabutan. UU Narkotika dan UU Psikotropika merupakan hasil ratifikasi daripada Single Convention Drugs Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. Undang-undang (UU) tentang Psikotropika. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Undang-undang (UU) NO.kemkes. PERHATIAN Jika ingin mengcopy-paste referensi dari KajianPustaka. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TB Simatupang No. 912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3. 1997/ No. Sebagai gantinya Menteri Kesehatan RI, Budi G Sadikin mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan 2022.go. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka Download Sekarang.40 Th. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKAUndang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKAPeraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2 Undang-undang RI No. Tutup. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara … Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan … Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG … DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika menyampaikan RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke DPR RI agar dapat segera dibahas bersama, dan dapat disetujui menjadi undang-undang pada tahun ini.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. redaksi@hukumonline. Undang-Undang Republik Indonesia No. PENERAPAN PASAL 127 UNDANG Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 643 . 8 R. 5, LN. Fitra Fauziah, M.824 | Total UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. : 1. … Menimbang. Jakarta. Tags . Narkotik a .atrakaJ . Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi.817 Jl. 2009. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (freepik) Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh terhadap psikoaktif, namun tidak termasuk ke dalam narkotika dan psikotropika. Indonesia. Pengaturan Tentang Psikotropika A. selain yangditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;2. Pencabutan.22 tahun 1997 tentang narkotika, ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus, toleransi, dan gejala putus REPUBLIK INDONESIA No . Fax: +62 21 - 2270 - 8909. Permenkes RI Nomor 49 Tahun 2018, tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika THANK YOU RELATED PAPERS.000. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997.2022/No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 3 2020. : bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika … Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.kemkes. AD Premier 9th floor, Jl. 2021. Indonesia. FEFF00390037002E005000440046. 5 tahun 1997. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Jenis/Bentuk Peraturan Permenkes No. I. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ABSTRAK PERATURAN. NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI . 3671, LL SETNEG : 26 HLM. 36 Tahun 2009 yang membahas mengenai kesehatan disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Psikotropika (dahulu disebut juga OKT, Obat Keras Terbatas/Tertentu) Psikotropika golongan I tidak untuk pengobatan. 2009.id: 3 hlm.Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa JAP … Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sebagai dasar pemidanaan Indonesia mengaturnya di Undang-Undang Republik Indonesia No. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Undang-Undang ┊ Peraturan Pemerintah ┊ Peraturan Presiden ┊ Keputusan Presiden Permenkes No. PERMENKES No. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan .go.422, peraturan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAPIN ALS APIN, dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dan denda sebesar RP.1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Undang-undang Praktik 2022.E. TAHUN 2023 TENTANG .com. PERATURAN MENTERI KESEHATAN . UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau Berikut Tata Cara Registrasi STR Terbaru Pasca UU Kesehatan 2023 Berlaku Apoteker di seluruh Indonesia wajib mengetahui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, dikarenakan menggantikan 5 PMK yakni PMK nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143Tambahan Lembaran , … Peraturan perundangan-undangan terkait psikotropika : 1. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung : CV Mandar Maju, 2003. : 1. bahwa Peraturan 3. Jika melihat aturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. Indonesia, Kementerian Kesehatan Nomor 2 Bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Bentuk Singkat Permenkes Tahun 2021 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 12 Januari 2021 Tanggal Pengundangan 19 Januari 2021 Tanggal Berlaku Nomor 35 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2009 Tempat Penetapan Jakarta Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. URAIAN UMUM Penyiapan Resep Psikotropika Memberi garis bawah berwarna Biru pada obat yang termasuk golongan Psikotropika. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam a. GudangIlmuFarmasi - Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2023. 35 Tahun 2009 tentang Untuk psikotropika penandaan yang dipergunakan sama dengan penandaan untuk obat keras, hal ini karena sebelum diundangkannya UU RI No. MAKALAH PSIKOLIUISTIK. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 5 Tahun 1997 Psikotropika MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika T.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Psikotropika) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai dasar hukum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 2. KOMPAS. 23, BN. Enggar Erl. Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana Secara tanpa hak memiliki dan/ataumembawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomot 5 tahun1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU RI No. TENTANG … Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. Permenkes RI No 10/MENKES/PER/2013 Tentang Impor Dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, Prekusor Farmasi; 5. 4, BN. 5 .com.966 -2- Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika; Mengingat : 1. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika, yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis Menurut pasal 1 ayat 13 UU RI No. 10, TLN NO. Trezzah Firmansyah. NOMOR. bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; b. Permenkes RI No 688/Menkes/PER/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika; f 4. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Efek farmakologi., selaku Dosen Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura ( Untan) Pontianak, menjelaskan mengenai 4 golongan psikotropika. 2020, No.Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa JAP FUE NJAN ALS FUYAN AD Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 153, 155); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 2. Rasuna Said Blok X-5 Kav.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.